Menghadapi Krisis Usaha Ayam Petelur, Pemdes dan Pengurus BUMDes Dambalo Gelar Rapat Evaluasi Darurat

Situasi Rapat Internal Bum Desa Dambalo
(Jumat, 30/10/2026)

KABUPATEN GORONTALO – Pengurus Operasional BUMDes bersama Pemerintah Desa, Pengawas, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) menggelar rapat internal darurat yang berlangsung di kediaman Ketua Pengawas BUMDes. Pertemuan ini difokuskan untuk mengurai benang kusut serta merumuskan solusi atas mandeknya unit usaha pemeliharaan ayam petelur yang saat ini berhenti berproduksi.

Rapat diawali dengan pemaparan kronologis oleh Direktur BUMDes mengenai dinamika operasional unit usaha tersebut. Berdasarkan penjelasannya, usaha budidaya yang mengelola populasi sebanyak 472 ekor ayam petelur ini baru berjalan selama tiga bulan. Selama periode tersebut, pendapatan yang diperoleh hanya mampu menutupi biaya operasional dasar, yakni upah tenaga penjaga dan pembelian pakan harian.

Kondisi semakin berat akibat melonjaknya harga pakan pabrikan di pasaran yang tidak sebanding dengan hasil produksi, hingga akhirnya BUMDes mengalami kehabisan modal kerja dan produksi telur terhenti total.

Sebagai pengalaman pertama BUMDes dalam mengelola unit usaha peternakan, hasil yang tidak sesuai harapan ini memicu kekecewaan dari Pemerintah Desa. Kepala Desa menyatakan keprihatinannya mengingat sejak awal unit usaha ini digadang-gadang menjadi tumpuan harapan dalam memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Meski demikian, Pemerintah Desa menegaskan komitmennya agar kegiatan usaha ini tidak ditutup total. Terkait dukungan permodalan kembali (rehabilitasi modal), Pemerintah Desa menjelaskan bahwa skema penambahan penyertaan modal baru dapat dialokasikan pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027.

Oleh karena itu, sebagai langkah penanganan jangka pendek, rapat menyepakati dua opsi tindak lanjut utama:

Strategi Mandiri BUMDes: Pengurus Operasional BUMDes diminta segera merumuskan langkah taktis dan efisiensi internal untuk keluar dari krisis operasional serta meminimalkan potensi kerugian harian atas sisa populasi ayam yang ada.
Koordinasi Lintas Sektor: Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mengambil peran aktif untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Dinas Peternakan/Dinas Teknis terkait guna mendapatkan advis manajemen pemeliharaan, penataan pakan, serta formulasi penyelamatan unit usaha secara berkelanjutan.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola usaha BUMDes agar kembali bangkit dan berproduksi secara optima